Jayapura Pusat News Penjabat (Pj) Gubernur Papua Agus Fatoni menekankan pentingnya pembaruan dan inovasi dalam perencanaan program pembangunan sektor kelautan dan perikanan di Papua. Hal ini diungkapkannya dalam Rapat Kerja Teknis Perencanaan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Tahun 2025 di Kantor Gubernur, Jayapura, Papua, Selasa (22/7/2025).
Menurut Fatooni terkait perencanaan, program kegiatan di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan perlu dicermati dengan tepat serta melahirkan berbagai inovasi. Hal ini dikarenakan agar program pembangunan pada sektor tersebut memberikan dampak maksimal bagi pembangunan daerah.
“Maka kalau kita tidak bisa menganggarkan kegiatan yang betul-betul bermanfaat maka anggarannya akan percuma,” ucap Fatoni.
Selain itu, Fatoni juga menyoroti pentingnya pemahaman terhadap pengelolaan anggaran dan mengalokasikannya secara tepat. Dirinya mengajak jajaran Dinas Kelautan dan Perikanan untuk tidak hanya mengandalkan Dana Alokasi Khusus (DAK) atau Dana Bagi Hasil (DBH), namun juga menggali potensi sumber dana lain.
“Kalau ada sumber selain DAK dan DBH, itu harus bisa dioptimalkan. Tapi yang paling penting, data yang digunakan untuk mengajukan anggaran harus tepat dan akurat. Karena transfer dana pusat sangat bergantung pada kualitas data yang kita berikan,” ujarnya.
Fatoni juga mendorong pengelolaan potensi lokal secara maksimal, khususnya sumber daya alam kelautan dan perikanan. Hal ini dikarenakan Papua memiliki kekayaan alam yang luar biasa, yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan pengembangan usaha perikanan berbasis lokal.
“Alam kita ini sangat subur, sangat potensial, di mana saja bisa dibuat kolam, baik itu kolam air mengalir dan tenang. Itu bisa dimanfaatkan, kalau ada lautnya, ada sungainya ini bisa dimanfaatkan nah di sinilah diperlukan inovasi,” kata Fatoni.
“Maka jangan bekerja biasa saja, lakukan inovasi terus menerus. Ini baru dari sumber pendapatan, bisa dari dana transfer, pemanfaatan potensi masing-masing yang kemudian bisa jadi Pendapatan Asli Daerah masing-masing,” sambungnya.
Sementara itu, guna menambah wawasan dan memperluas perspektif pembangunan, Fatoni juga menganjurkan pelaksanaan studi banding yang kini dapat dilakukan secara efisien melalui metode virtual. Dirinya menyarankan agar jajaran OPD belajar dari daerah lain yang telah berhasil membudidayakan ikan secara optimal dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Fatoni mendorong pembentukan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah) di bidang perikanan atau pangan sebagai langkah konkret pemanfaatan potensi daerah. Dirinya menegaskan bahwa BUMD dapat menjadi motor penggerak ekonomi daerah yang sah dan legal dalam melakukan aktivitas bisnis.
“Maka jangan bekerja biasa saja, lakukan inovasi terus menerus. Ini baru dari sumber pendapatan, bisa dari dana transfer, pemanfaatan potensi masing-masing yang kemudian bisa jadi pendapatan asli daerah masing-masing,” tegas Fatoni.
